10 Kepolisian Paling Korup di Dunia: Tinjauan Berdasarkan Survei dan Analisis Terkini
Korupsi dalam kepolisian adalah masalah global yang merusak kepercayaan publik, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat keadilan. Di berbagai negara, kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik korup seperti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan survei dari organisasi seperti Transparency International, World Internal Security and Police Index (WISPI), dan laporan media seperti Wonderslist, Nigerian Queries, dan Afrokonnect, artikel ini mengidentifikasi 10 kepolisian paling korup di dunia pada 2024–2025. Artikel ini juga menyertakan tabel untuk memperjelas temuan, analisis penyebab korupsi, dampaknya, dan upaya penanggulangan.
Latar Belakang Korupsi Kepolisian
Korupsi kepolisian didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh petugas polisi untuk keuntungan pribadi, seperti menerima suap, memeras warga, atau terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba. Menurut Transparency International, korupsi polisi sering kali dipicu oleh gaji rendah, kurangnya pelatihan, dan lemahnya akuntabilitas. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) dan Global Corruption Barometer menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap korupsi polisi sangat tinggi di negara-negara dengan tata kelola lemah, seperti Nigeria, Haiti, dan Meksiko.
Survei seperti WISPI menilai kepolis`kepolisian berdasarkan efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Laporan dari organisasi non-pemerintah dan media independen juga memberikan wawasan tentang tingkat korupsi di berbagai negara. Berikut adalah daftar 10 kepolisian yang dianggap paling korup berdasarkan data survei dan laporan terkini.
10 Kepolisian Paling Korup di Dunia
1. Nigerian Police Force (NPF) – Nigeria
Menurut WISPI dan laporan Nigerian Queries (2024), Kepolisian Nigeria adalah yang paling korup di dunia. Sebanyak 63% warga Nigeria melaporkan diminta suap dalam setiap interaksi dengan polisi. Praktik seperti penahanan ilegal, penyiksaan, dan pemerasan di pos pemeriksaan jalan adalah hal biasa. Unit SARS (Special Anti-Robbery Squad) yang kini dibubarkan dikenal karena kekerasan dan korupsi.
2. Haitian National Police (HNP) – Haiti
HNP menduduki peringkat kedua menurut Wonderslist (2024) dan Afrokonnect (2025). Polisi Haiti terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, penculikan, dan perdagangan narkoba. Kurangnya respons terhadap kekerasan geng mencerminkan ketidakefektifan mereka. Korupsi menurun sedikit pasca-gempa 2010, tetapi tetap parah.
3. Mexican Federal Police – Meksiko
Meksiko menempati peringkat ketiga menurut Nigerian Queries (2024). Gaji rendah dan pengaruh kartel narkoba menyebabkan polisi terlibat dalam perlindungan perdagangan narkoba dan pemerasan. Tingkat kejahatan di Mexico City dan kota-kota perbatasan meningkat akibat korupsi ini.
4. Kenyan Police Service – Kenya
Transparency International (2024) melaporkan bahwa 92% warga Kenya menganggap polisi mereka paling korup. Suap di pos pemeriksaan lalu lintas, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembunuhan di luar hukum adalah praktik umum. Korupsi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lemah.
5. Iraqi Police (IP) – Irak
Kepolisian Irak, menurut Wonderslist (2024), memiliki sejarah panjang korupsi, termasuk penculikan, pembayaran tebusan, dan suap. Meskipun ada upaya pelatihan dan pendanaan internasional, polisi tetap sektarian dan tidak efektif dalam mengendalikan terorisme.
6. Afghan National Police (ANP) – Afghanistan
ANP dianggap sangat korup menurut Afrokonnect (2025). Polisi memeras warga di pos pemeriksaan, membebaskan tahanan dengan suap, dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Korupsi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik dan gaji rendah.
7. Sudan Police Force (SPF) – Sudan
Kepolisian Sudan, menurut Nigerian Infopedia (2022), dikenal karena memeras suap dan mengabaikan investigasi kejahatan. Laporan hak asasi manusia mencatat penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM, yang diperburuk oleh lemahnya akuntabilitas.
8. Pakistan Police Service (PSP) – Pakistan
Transparency International Pakistan melaporkan bahwa polisi adalah institusi paling korup di negara ini. Penahanan warga tak bersalah, suap, dan pemerasan adalah praktik umum. Kepolisian Punjab dan AJK (Azad Jammu dan Kashmir) mendapat kritik khusus.
9. Myanmar Police Force (MPF) – Myanmar
Menurut Afrokonnect (2025), MPF memeras warga dan memaksa korban membayar untuk investigasi kriminal. Rezim militer yang otoriter memperkuat kendali atas polisi, meningkatkan korupsi dan pelanggaran HAM.
10. Somali Police Force (SPF) – Somalia
Kepolisian Somalia, menurut Wonderslist (2024), tidak efektif karena gaji rendah dan perang berkepanjangan. Polisi terlibat dalam pencurian, pemerasan, dan suap, membuat warga rentan terhadap ancaman keamanan.
Tabel: 10 Kepolisian Paling Korup di Dunia (2024–2025)
| Peringkat | Kepolisian | Negara | Praktik Korupsi Utama | Sumber Survei | Tingkat Persepsi Korupsi Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigerian Police Force (NPF) | Nigeria | Suap, penyiksaan, penahanan ilegal | WISPI, Nigerian Queries (2024) | 63% warga diminta suap |
| 2 | Haitian National Police (HNP) | Haiti | Penculikan, perdagangan narkoba, pelanggaran HAM | Wonderslist, Afrokonnect (2025) | Tinggi, menurun pasca-2010 |
| 3 | Mexican Federal Police | Meksiko | Perlindungan narkoba, pemerasan | Nigerian Queries (2024) | Tinggi, dipengaruhi kartel |
| 4 | Kenyan Police Service | Kenya | Suap di pos pemeriksaan, pembunuhan di luar hukum | Transparency International (2024) | 92% warga anggap korup |
| 5 | Iraqi Police (IP) | Irak | Penculikan, suap, sektarian | Wonderslist (2024) | Tinggi, tidak efektif |
| 6 | Afghan National Police (ANP) | Afghanistan | Pemerasan, kekerasan, suap untuk pembebasan tahanan | Afrokonnect (2025) | Tinggi, diperburuk ketidakstabilan |
| 7 | Sudan Police Force (SPF) | Sudan | Suap, penahanan sewenang-wenang, pelanggaran HAM | Nigerian Infopedia (2022) | Tinggi, minim akuntabilitas |
| 8 | Pakistan Police Service (PSP) | Pakistan | Penahanan ilegal, suap, pemerasan | Transparency International Pakistan | Dianggap sektor paling korup |
| 9 | Myanmar Police Force (MPF) | Myanmar | Pemerasan, suap untuk investigasi, pelanggaran HAM | Afrokonnect (2025) | Tinggi, dikendalikan militer |
| 10 | Somali Police Force (SPF) | Somalia | Pencurian, pemerasan, suap | Wonderslist (2024) | Tinggi, tidak efektif |
Penyebab Korupsi Kepolisian
- Gaji Rendah: Di negara seperti Meksiko, Somalia, dan Afghanistan, gaji polisi yang rendah mendorong mereka mencari penghasilan tambahan melalui suap dan pemerasan.
- Kurangnya Akuntabilitas: Impunitas tinggi, seperti di Nigeria dan Haiti, memungkinkan polisi menghindari hukuman atas tindakan korup.
- Pengaruh Politik dan Kriminal: Di Meksiko, kartel narkoba mengendalikan polisi, sementara di Myanmar, polisi tunduk pada rezim militer.
- Ketidakstabilan Sosial-Politik: Negara yang dilanda konflik seperti Irak, Afghanistan, dan Somalia memiliki kepolisian yang lemah karena kurangnya sumber daya dan pelatihan.
- Budaya Korupsi Sistemik: Di Kenya dan Pakistan, korupsi polisi mencerminkan korupsi yang lebih luas dalam pemerintahan dan masyarakat.
Dampak Korupsi Kepolisian
- Kehilangan Kepercayaan Publik: Di Kenya, 92% warga tidak mempercayai polisi, menghambat kerja sama dalam penegakan hukum.
- Peningkatan Kejahatan: Di Meksiko, keterlibatan polisi dengan kartel narkoba meningkatkan tingkat kejahatan, dengan 35.000 pembunuhan pada 2023.
- Pelanggaran HAM: Di Haiti dan Nigeria, polisi terlibat dalam penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan penahanan sewenang-wenang, merusak hak asasi manusia.
- Ketidakstabilan Sosial: Korupsi polisi di Afghanistan dan Irak memperburuk konflik sektarian dan terorisme, melemahkan keamanan nasional.
- Kerugian Ekonomi: Suap dan pemerasan, seperti di Nigeria, meningkatkan biaya hidup dan menghambat investasi asing.
Upaya Penanggulangan Korupsi
- Reformasi Struktural: Ukraina, meskipun masih korup, telah memulai reformasi pasca-2014 dengan pelatihan internasional. Nigeria perlu menerapkan langkah serupa, termasuk pembubaran unit bermasalah seperti SARS.
- Peningkatan Gaji dan Pelatihan: Meksiko dan Somalia dapat mengurangi korupsi dengan menaikkan gaji polisi dan menyediakan pelatihan etika.
- Pengawasan Independen: Badan seperti Independent Office for Police Conduct (IOPC) di Inggris dapat menjadi model untuk Nigeria dan Kenya guna meningkatkan akuntabilitas.
- Teknologi Anti-Korupsi: Kamera otomatis di lampu lalu lintas, seperti di Republik Ceko, dapat mengurangi interaksi langsung antara polisi dan warga, meminimalkan peluang suap.
- Pendidikan Publik: Kampanye kesadaran di Pakistan dan Sudan dapat mendorong warga melaporkan korupsi polisi melalui saluran anonim.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun ada upaya reformasi, tantangan utama meliputi resistensi dari dalam kepolisian, korupsi politik yang lebih luas, dan kurangnya dana untuk pelatihan dan infrastruktur. Negara seperti Nigeria dan Haiti membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk memberantas korupsi, sementara negara yang dilanda konflik seperti Somalia dan Afghanistan memerlukan stabilitas politik sebagai prasyarat reformasi.
Ke depan, kolaborasi internasional, seperti yang dilakukan di Ukraina dengan bantuan Uni Eropa, dapat menjadi model. Investasi dalam teknologi, peningkatan gaji, dan penguatan institusi independen adalah langkah kunci untuk membangun kepolisian yang lebih bersih dan tepercaya.
Kesimpulan
Korupsi kepolisian adalah ancaman serius bagi keadilan dan keamanan global, dengan Nigeria, Haiti, dan Meksiko menduduki puncak daftar kepolisian paling korup menurut survei 2024–2025. Praktik seperti suap, pemerasan, dan pelanggaran HAM merusak kepercayaan publik dan memperburuk kejahatan serta ketidakstabilan. Tabel di atas merangkum temuan utama, menyoroti perlunya reformasi mendesak. Dengan langkah strategis seperti peningkatan gaji, pengawasan independen, dan teknologi anti-korupsi, negara-negara ini dapat memulai perjalanan menuju kepolisian yang lebih akuntabel dan efektif.
Referensi: Transparency International (2024), World Internal Security and Police Index (WISPI), Wonderslist (2024), Nigerian Queries (2024), Afrokonnect (2025), Nigerian Infopedia (2022), dan laporan media terkait lainnya.