Heboh Bupati Pati Naikkan PBB 250% pada 2025, memicu demo penolakan warga. Kebijakan kontroversial ini untuk pembangunan, namun dinilai memberatkan.
Heboh Bupati Pati Naikkan PBB 250%
Heboh Bupati Pati Naikkan PBB 250% menjadi sorotan setelah Bupati Sudewo mengumumkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 18 Mei 2025. Kebijakan ini, disepakati bersama camat dan PASOPATI, bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan RSUD RAA Soewondo. PBB Pati, yang hanya Rp29 miliar, tertinggal jauh dibandingkan Jepara (Rp75 miliar) dan Kudus (Rp50 miliar), meski Pati lebih luas secara geografis.
Demo Penolakan Warga Pati
Demo Penolakan muncul akibat kenaikan PBB yang dianggap mencekik. Pada 5 Agustus 2025, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko donasi di Alun-alun Pati untuk aksi besar pada 13 Agustus 2025. Warga mengumpulkan ratusan dus air mineral, namun Satpol PP menyita donasi, memicu kericuhan. Koordinator aksi, Supriyono, kecewa karena aksi telah dilaporkan ke polisi dan bupati.
Kenaikan PBB 250 Persen
Kenaikan PBB 250 Persen diumumkan setelah 14 tahun tanpa penyesuaian tarif. Sudewo menyebut kebijakan ini penting untuk mendanai pembangunan strategis, seperti pertanian dan perikanan. Namun, warga menilai keputusan ini tanpa sosialisasi memadai, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit.
Bupati Sudewo Tantang Warga
Bupati Sudewo Tantang 50 ribu demonstran dalam video viral, menyatakan tidak akan mundur dari kebijakan. “Jangankan 5.000, 50.000 orang pun saya tidak gentar,” ujarnya, memicu kemarahan warga. Pernyataan ini dianggap arogan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memimpin protes, menuntut transparansi PAD dan peninjauan ulang kebijakan. Posko donasi di Kantor Bupati menjadi simbol perlawanan, meski dibubarkan Satpol PP. Warga menilai kenaikan pajak tidak manusiawi.
Satpol PP Bubarkan Posko
Satpol PP Bubarkan Posko donasi pada 5 Agustus 2025, memicu adu mulut dengan massa. Petugas beralasan posko mengganggu acara Hari Jadi Pati ke-702. Warga kesal karena donasi disita meski telah mendapat izin.
Pendapatan Asli Daerah Pati
Pendapatan Asli Daerah Pati hanya Rp29 miliar dari PBB, jauh di bawah kabupaten tetangga. Sudewo menargetkan Rp65 miliar pada 2025 untuk mendukung pembangunan. Kebijakan ini sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.
Infrastruktur Jalan dan RSUD
Infrastruktur Jalan dan RSUD menjadi alasan utama kenaikan PBB. Sudewo menegaskan dana akan digunakan untuk revitalisasi RSUD RAA Soewondo dan perbaikan jalan, namun warga meminta sosialisasi lebih transparan.
Warga Pati Protes Keras
Warga Pati Protes melalui media sosial dan aksi langsung. Akun seperti @Hima_Mu_Albathy menunjukkan kenaikan pajak dari Rp34.596 (2024) menjadi Rp230.121 (2025), membantah klaim tidak ada kenaikan sebelumnya.
Aksi Demo 13 Agustus
Aksi Demo 13 Agustus direncanakan sebagai puncak penolakan. Warga, didukung IKA PMII Pati, menuntut kajian ulang dan transparansi. Ketegangan meningkat pasca kericuhan dengan Satpol PP, namun donasi akhirnya dikembalikan.
Daftar Isi
Kesimpulan
Heboh Bupati Pati Naikkan PBB 250% memicu Demo Penolakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kenaikan PBB 250 Persen untuk Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Jalan dan RSUD dinilai memberatkan. Bupati Sudewo Tantang 50 ribu demonstran, memanaskan situasi. Satpol PP Bubarkan Posko, namun Warga Pati Protes terus dengan Aksi Demo 13 Agustus. Kebijakan ini butuh dialog dan transparansi untuk meredam konflik.
