Kejagung Periksa Nadiem Makarim Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
Jakarta, 23 Juni 2025 – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terkait dugaan kasus korupsi dalam pengadaan Chromebook untuk program pembelajaran daring. Pemeriksaan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan salah satu proyek besar Kementerian Pendidikan di tengah upaya digitalisasi pendidikan nasional.
Menurut keterangan Kejagung, pemeriksaan Nadiem dilakukan untuk mengklarifikasi alur pengadaan perangkat Chromebook yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Proyek ini, yang diluncurkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi, diduga bermasalah karena adanya indikasi mark-up harga dan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dikirim ke sekolah-sekolah.
Nadiem, yang tiba di gedung Kejagung pagi ini, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan secara transparan. “Saya di sini untuk membantu proses penegakan hukum dan memastikan semua fakta terungkap,” ujarnya kepada wartawan sebelum memasuki ruang pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan berkomitmen untuk mendukung proses hukum dan mendorong tata kelola yang bersih.
Kasus ini mencuat setelah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan Chromebook, termasuk dugaan keterlibatan pihak swasta yang tidak memenuhi syarat. Beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan juga telah diperiksa sebagai saksi, dan Kejagung tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam waktu dekat.
Reaksi publik terhadap pemeriksaan ini beragam. Sebagian kalangan mengapresiasi langkah Kejagung untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sementara yang lain mempertanyakan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Pegiat pendidikan juga meminta agar kasus ini tidak mengganggu program digitalisasi sekolah yang sedang berjalan.
Pemeriksaan ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menangani isu korupsi di sektor publik. Masyarakat kini menanti hasil investigasi Kejagung untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional.
Penulis: Tim Redaksi Sentiment.co.id
