Berita Politik
Beranda / Berita Politik / Anies Sindir Pemerintahan Prabowo: Jabatan Berdasarkan Koneksi, Bukan Kompetensi

Anies Sindir Pemerintahan Prabowo: Jabatan Berdasarkan Koneksi, Bukan Kompetensi

Anies Sindir Pemerintahan Prabowo: Jabatan Berdasarkan Koneksi, Bukan Kompetensi
Anies Sindir Pemerintahan Prabowo: Jabatan Berdasarkan Koneksi, Bukan Kompetensi

sentiment.co.id – Sindiran Anies Baswedan ke kabinet Prabowo viral di X sejak 8 Oktober 2025, netizen campur dukungan “benar, meritokrasi hilang!” dan sindiran balik “kalau Anies presiden, pasti sama”, soroti isu nepotisme dan integritas birokrasi di awal pemerintahan baru.

Kronologi Sindiran di Dialog Kebangsaan Semarang

Rabu (8/10/2025), mantan capres Anies Baswedan jadi keynote speaker di Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Ballroom UTC Semarang. Ia kritik pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai jauh dari integritas dan meritokrasi, dengan jabatan publik diberikan berdasarkan koneksi politik, bukan kompetensi. “Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies. Ia soroti orientasi politik jangka pendek, lemahnya pengawasan ekonomi (seperempat aktivitas underground), dan butuh keteladanan pejabat untuk keadilan. Anies tekankan integritas sebagai kunci perbaiki birokrasi rapuh, termasuk kesederhanaan pemimpin. Respons Istana: Sedang benahi rangkap jabatan komisaris BUMN, tapi belum komentar langsung soal sindiran ini.

Sentimen Publik di Media Sosial

Netizen X ramai #AniesSindirPrabowo, sentimen didominasi dukungan kritik.

Positif (60%):

  • Setuju: “Benar Pak Anies, negara butuh meritokrasi, bukan bagi-bagi kursi!”

Negatif (30%):

MKD DPR Sidang Lanjutan Sahroni Cs: Nonaktif Buntut Demo Agustus Soroti Etika DPR

  • Balik: “Kalau Anies presiden juga pasti gini, ngapain kritik sekarang?”

Netral (10%):

  • Fakta: “Anies soroti underground economy 25% PDB.”

Sindiran ini jadi pelajaran tata kelola. Netizen, apakah meritokrasi bisa diterapkan di kabinet Prabowo?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *