Sentiment.co.id– Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Tengah menyatakan arah dan sikap politik mereka ke depan usai pelantikan pengurus baru.
Ketua DPD PKS Aceh Tengah, Ikhsanuddin ST, menegaskan bahwa meski PKS tidak secara tegas menyebut diri sebagai oposisi eksekutif, fraksi di DPRK akan diarahkan lebih kritis dalam menyerap keresahan masyarakat.
“Walaupun kita tidak secara tegas mengatakan PKS merupakan oposisi terhadap eksekutif, tetapi saya mendorong anggota dewan fraksi untuk lebih kritis dan menyerap keresahan masyarakat,” kata Ikhsanuddin saat pertemuan di Ulu Nowih Coffee, Sabtu (6/9/2025).
Fraksi PKS Diminta Lebih Aktif
Ikhsanuddin menekankan pentingnya fraksi PKS mengadakan diskusi rutin bersama masyarakat, LSM, organisasi, dan wartawan. Ia berharap pola diskusi dan ngopi seperti ini bisa menjadi sarana menampung aspirasi warga.
“Kegiatan diskusi seperti ini perlu dilanjutkan oleh fraksi ke depan. Saya kira kita kembalikan DPR menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Sebagai pengurus baru, ia menegaskan tidak akan mengekang anggota DPRK PKS untuk bersuara kritis, terutama terkait isu-isu daerah.
Eksekutif dan Legislatif Sebagai Mitra
Ikhsanuddin juga menegaskan bahwa eksekutif dan legislatif sejatinya adalah mitra yang saling melengkapi dalam membangun daerah.
Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris DPW PKS Aceh Kasibun Daulay, Bendahara Syaifunsyah, senior PKS Aceh Nourman Hidayat, serta pengurus DPD PKS Aceh Tengah dan sejumlah wartawan.
Beberapa isu daerah turut dibahas, seperti inflasi yang tinggi di Aceh, perlunya regulasi khusus terkait zakat oleh Baitul Mal, serta pembahasan Qanun tata kelola Kopi Gayo.
Penulis: Saraswati
Editor: Trisno
Tanggal: 6 September 2025
Komentar