BEM SI Kerakyatan desak pemerintah akomodir tuntutan 17+8, menegaskan supremasi sipil dan menolak militerisme, berikut ringkasan tuntutan dan respons awal pemerintah.
BEM SI Kerakyatan mendorong pemerintah untuk mengakomodir paket tuntutan 17+8 yang ramai disuarakan publik. Seusai pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara dan MendikÂti, perwakilan mahasiswa menyebut kedua pejabat tersebut membuka ruang untuk menampung aspirasi. Desakan utama mahasiswa menekankan penguatan supremasi sipil dalam tata kelola keamanan serta penghentian praktik berlebih pelibatan militer pada urusan penegakan ketertiban sipil.
BEM SI Kerakyatan tegaskan supremasi sipil
Dalam pernyataan resminya, perwakilan mahasiswa menilai aparat keamanan harus kembali pada mandat konstitusional: militer sebagai alat pertahanan negara, sedangkan urusan ketertiban sipil ditangani institusi kepolisian sesuai koridor hukum. Mereka juga meminta transparansi langkah pemerintah atas setiap aspirasi publik, termasuk linimasa eksekusi, indikator capaian, dan kanal pengawasan partisipatif agar publik dapat memantau progres.
Di saat yang sama, mahasiswa menegaskan bahwa pertemuan dengan pemerintah bukan akhir perjuangan. Mereka menyerukan pengawalan bersama dari berbagai elemen masyarakat agar setiap butir tuntutan tidak berhenti pada wacana. Mekanisme audit kebijakan dan publikasi rutin perkembangan dinilai penting untuk mencegah defisit kepercayaan.
Pokok tuntutan yang didorong
Paket 17+8 secara garis besar memuat: penegasan supremasi sipil, evaluasi pelibatan militer dalam pengamanan sipil, jaminan kebebasan berekspresi yang aman, peningkatan akuntabilitas anggaran, serta penindakan tegas pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kewenangan. Di ranah sosial-ekonomi, mahasiswa mendorong kebijakan pro-rakyat yang berdampak nyata—mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, perlindungan pekerja, hingga perbaikan layanan publik berbasis data.
Respons awal pemerintah
Pemerintah menyatakan siap menampung aspirasi dan menindaklanjuti melalui kanal resmi. Publik diimbau menggunakan jalur pengaduan, rapat dengar pendapat, dan forum partisipasi agar masukan terdokumentasi, terverifikasi, dan dapat dieksekusi lintas kementerian/lembaga.
Penulis: Saraswati
Tanggal terbit: 5 September 2025
Komentar