Jakarta, 7 September 2025 — Aksi unjuk rasa berskala besar mengguncang Paris pada Sabtu (6/9). Massa menuntut Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundurkan diri dan mendorong negeri itu keluar dari Uni Eropa. Gerakan tersebut diprakarsai mantan politisi National Rally Florian Philippot bersama partainya, The Patriots, yang sejak lama vokal mengkritik kebijakan pro-UE dan dukungan militer ke Ukraina.
Kepercayaan Publik Merosot
Tuntutan politik jalanan ini mencuat di tengah merosotnya tingkat kepercayaan kepada Macron. Hasil jajak pendapat yang dipublikasikan Le Figaro pekan ini menunjukkan sekitar 80% responden menyatakan tidak lagi mempercayai sang presiden—angka terendah sejak ia pertama kali menjabat pada 2017.
Kepercayaan kepada Perdana Menteri François Bayrou—kepala pemerintahan kelima dalam kurun kurang dari dua tahun—juga dilaporkan turun ke titik terendah, menandai rapuhnya dukungan publik bagi kepemimpinan eksekutif saat ini.
Isu Utama Aksi
Para pengunjuk rasa mengangkat sejumlah isu:
- Penolakan kebijakan Eropa: Seruan agar Prancis keluar dari Uni Eropa (sering disebut “Frexit”), dengan alasan kedaulatan ekonomi dan politik perlu dipulihkan ke tingkat nasional.
- Beban ekonomi rumah tangga: Inflasi, harga energi, dan ketidakpastian pasar kerja disebut memperparah tekanan terhadap kelas pekerja dan menengah.
- Kebijakan luar negeri: Penolakan pengiriman senjata ke Ukraina, dinilai tidak sejalan dengan kepentingan domestik dan memperbesar risiko eskalasi konflik.
Di luar tuntutan politik, aksi mogok di fasilitas strategis juga diperkirakan bakal terjadi. Menurut laporan National World, serikat pekerja merencanakan pemogokan di bandara-bandara Prancis pada 10 September. Jika berlanjut, gangguan operasional dapat memengaruhi jadwal penerbangan domestik maupun internasional.
Respons Pemerintah (Yang Ditunggu)
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi terperinci dari Istana Élysée menanggapi desakan mundur. Pemerintah selama ini menekankan agenda stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta reformasi struktural sebagai jawaban atas ketidakpuasan publik. Namun, dinamika politik yang cepat—termasuk rotasi kepala pemerintahan—membuat kepercayaan pasar dan publik kerap berfluktuasi.
Dampak Politik & Ekonomi
- Politik dalam negeri: Gelombang protes menjadi barometer tekanan terhadap legitimasi pemerintahan. Jika bereskalasi, bukan tak mungkin mendorong penataan ulang koalisi atau penjadwalan ulang prioritas kebijakan.
- Kebijakan Eropa: Wacana “Frexit” kembali menghiasi ruang publik. Meski peluangnya belum jelas, tekanan politik domestik bisa memengaruhi posisi Paris dalam negosiasi kebijakan UE (energi, fiskal, migrasi, pertahanan).
- Ekonomi & pasar: Aksi berkepanjangan berpotensi menekan sentimen investor, mengganggu mobilitas, dan menambah biaya logistik—terutama bila mogok di bandara benar terjadi.
Apa yang Perlu Diwaspadai Publik
- Perjalanan: Pantau pengumuman resmi operator bandara dan maskapai mengenai potensi penundaan/ pembatalan penerbangan pada 10 September.
- Layanan publik: Perhatikan informasi dari otoritas setempat terkait pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan di titik keramaian.
- Perkembangan politik: Ikuti pernyataan resmi pemerintah, parlemen, dan penyelenggara aksi untuk membaca arah kompromi atau eskalasi berikutnya.
Komentar