Rencana Israel caplok Tepi Barat resmi dihapus dari agenda kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah adanya peringatan keras dari Uni Emirat Arab (UEA). Media Israel melaporkan, keputusan ini diambil pada Kamis (4/9/2025), menjelang pembahasan situasi keamanan Palestina di tengah sorotan dunia internasional.
UEA Anggap Aneksasi Garis Merah
Menurut laporan i24 News, UEA memperingatkan bahwa rencana Israel caplok Tepi Barat akan membahayakan Perjanjian Abraham yang ditandatangani pada 2020. Ancaman ini membuat Netanyahu menarik topik aneksasi dari rapat kabinet. Seorang pejabat Israel bahkan menyebut UEA secara tegas mendesak agar rencana tersebut dibatalkan demi menjaga normalisasi hubungan kedua negara.
Tekanan Internasional Meningkat
Pertemuan kabinet Israel sebelumnya dijadwalkan untuk membahas perluasan kedaulatan atas sebagian besar wilayah Tepi Barat. Namun, fokus dialihkan ke isu keamanan menyusul meningkatnya ekspektasi global bahwa pengakuan negara Palestina akan kembali dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB.
Israel sendiri telah menandatangani kesepakatan normalisasi dengan UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Meski begitu, Arab Saudi berulang kali menegaskan tidak akan menjalin hubungan diplomatik penuh sebelum negara Palestina berdiri sesuai perbatasan 1967—posisi yang hingga kini masih ditentang Netanyahu.
Implikasi Politik Regional
Pembatalan agenda rencana Israel caplok Tepi Barat ini menandakan semakin besarnya peran negara-negara Teluk dalam menekan kebijakan Israel. Selain untuk menjaga stabilitas kawasan, langkah UEA juga menjadi sinyal bahwa Perjanjian Abraham bisa sewaktu-waktu goyah jika Israel bersikeras melanjutkan aneksasi.
Komentar