DPR tanggapi Tuntutan 17+8 dengan janji memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi serta kebijakan nasional.
Transparansi Jadi Fokus Utama DPR
DPR menegaskan komitmennya untuk merespons Tuntutan 17+8 Rakyat yang selama ini menggema di berbagai aksi massa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, lembaga legislatif akan meningkatkan transparansi sekaligus memperluas partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan undang-undang maupun kebijakan strategis.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025), Dasco menegaskan keputusan tersebut disetujui oleh pimpinan DPR, termasuk Puan Maharani. Menurutnya, keterbukaan akan menjadi kunci membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.
DPR Terima Aspirasi Massa Aksi
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade bersama Anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menerima langsung massa aksi 17+8 di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen. Mereka menegaskan DPR terbuka terhadap masukan rakyat, terutama soal sorotan publik terkait tunjangan pejabat dan harga kebutuhan pokok.
Andre menyebut, kehadirannya bersama Rieke adalah mandat dari pimpinan DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat. “DPR tidak menutup diri, kami siap berdialog dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan rakyat,” ujarnya.
Janji Reformasi dan Evaluasi
Sebagai bagian dari langkah awal, DPR melakukan evaluasi atas komponen tunjangan dan fasilitas yang diterima anggotanya. Beberapa di antaranya sudah dipangkas, termasuk tunjangan perumahan dan biaya komunikasi.
Dengan komitmen ini, DPR berupaya menunjukkan bahwa Tuntutan 17+8 bukan hanya didengar, tetapi juga menjadi dasar perubahan menuju lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.
Penulis: Saraswati
Tanggal Terbit: 6 September 2025
Komentar