JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperluas sosialisasi Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebagai dukungan pembiayaan bersubsidi bagi pelaku manufaktur padat karya. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut KIPK dirancang untuk menjaga daya saing industri sekaligus memperluas kesempatan kerja melalui akses pinjaman berbunga ringan.
Dalam paparannya, KIPK menyediakan plafon kredit mulai Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi bunga/marjin 5 persen dan tenor fleksibel hingga 8 tahun. Skema ini ditujukan untuk investasi peremajaan/modernisasi mesin, perluasan kapasitas, hingga modal kerja agar produktivitas meningkat tanpa menekan arus kas pelaku industri.
Kemenperin menargetkan penyaluran bagi sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alas kaki, furnitur, mainan, serta industri kreatif berbasis budaya. Berdasarkan data SIINas, terdapat 3.739 pelaku industri yang berpotensi menerima manfaat KIPK dan tengah dipetakan kelayakannya bersama perbankan penyalur.
Di daerah, dukungan juga menguat. Gubernur Bali Wayan Koster menilai KIPK sejalan dengan Ekonomi Kerthi Bali yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan dan kearifan lokal. Bali mendorong subsektor pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit/alas kaki, kerajinan, serta makanan-minuman untuk mengakses pembiayaan agar ekspansi dan penciptaan kerja baru lebih cepat terwujud.
Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menambahkan, KIPK merupakan tindak lanjut arahan presiden untuk memperkuat basis industri padat karya agar berdaya saing, berkontribusi lebih besar ke PDB, dan memperluas serapan tenaga kerja. Kemenperin kini mempercepat koordinasi dengan K/L terkait, pemda, dan bank penyalur agar pelaku industri yang belum terdaftar dapat segera mengakses program ini.
Sosialisasi KIPK dijadwalkan bergulir ke berbagai provinsi dengan basis manufaktur padat karya. Pemerintah menargetkan perluasan informasi di lapangan, pendampingan teknis pengajuan, hingga kurasi kebutuhan investasi agar penyaluran tepat sasaran dan berdampak langsung pada penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Komentar