Kenaikan PBB Jombang memicu protes warga, bayar pajak pakai koin. Simak fakta, alasan, dan dampaknya, serta gelombang protes di daerah lain!
Kenaikan PBB Jombang: Aksi Protes Warga Mengguncang
Kenaikan PBB Jombang menjadi sorotan setelah warga memprotes kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan hingga 400% di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada 8 Agustus 2025, massa dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) berdemo di Kantor Bapenda, dipicu Peraturan Bupati No. 51/2024 yang menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Aksi unik warga, seperti Fatah Rochim membayar Kenaikan PBB di Jombang dengan koin segalon, viral di media sosial. Artikel ini mengupas fakta, alasan, dan dampak dari protes ini.
Kronologi dan Penyebab Kenaikan
Kenaikan PBB di Jombang berasal dari penyesuaian NJOP berdasarkan appraisal 2022, diterapkan sejak 2024. Kepala Bapenda Jombang, Hartono, mengakui kenaikan hingga 400% di beberapa lahan dinilai tidak wajar, seperti tagihan Fatah yang melonjak dari Rp400.000 ke Rp1,3 juta. Warga menilai Kenaikan PBB Jombang membebani karena kurangnya sosialisasi. Bapenda membuka layanan revisi untuk 11.000 bidang lahan dari 700.000 objek pajak.
Dampak dan Gelombang Protes Lain
Kenaikan PBB Jombang memicu kemarahan publik. Aksi Fatah membayar dengan koin viral, menginspirasi protes serupa di Pati (kenaikan 250%) dan Banyuwangi (200%). Netizen menyoroti kesalahan appraisal dan kurangnya komunikasi. Hartono menegaskan kebijakan ini lokal, bukan arahan pusat. Kenaikan PBB Jombang menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan pajak.
Solusi untuk Atasi Krisis
Untuk menangani Kenaikan PBB di Jombang, beberapa solusi diusulkan:
- Revisi NJOP: Bapenda harus verifikasi ulang data appraisal.
- Sosialisasi Efektif: Libatkan warga sebelum terapkan tarif baru.
- Layanan Aduan: Sediakan kanal pengaduan yang responsif.
Langkah ini krusial untuk pulihkan kepercayaan publik.
Daftar Isi
Kesimpulan
Kenaikan PBB di Jombang memicu aksi protes kreatif, seperti bayar pakai koin, dan mengguncang daerah lain. Kasus ini jadi pelajaran tentang pentingnya transparansi dan komunikasi. Kenaikan PBB Jombang harus diselesaikan dengan revisi dan sosialisasi agar tidak membebani warga.
Penulis: Saraswati
Tanggal Terbit: 14 Agustus 2025
