Mahfud MD: Demo Organik, Tapi Ada yang Menunggangi

Oleh Saraswati • 7 September 2025 • 2 Menit membaca •

Demo Murni dari Bawah
Ada Penunggang, Tapi Bukan Dalang
Konteks Politik

Jakarta, 7 September 2025 – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi gelombang aksi demonstrasi besar di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Ia menilai bahwa unjuk rasa tersebut berakar dari kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang menungganginya.

Demo Murni dari Bawah

Dalam keterangannya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Kamis (4/9/2025), Mahfud menyebut demonstrasi ini lahir secara organik.

“Saya sudah berkali-kali katakan munculnya demo ini aslinya adalah organik. Organik itu ada alasan-alasan yang memang muncul dari bawah cuma kemudian ada yang menunggangi. Menunggangi dengan mendalangi itu berbeda. Kalau mendalangi itu dia yang merencanakan, lalu dia yang menggerakkan. Ini enggak, masyarakat organik, makanya tidak tersentuh oleh intelijen sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Mahfud, akumulasi kekecewaan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pernah ditanggapi serius menjadi pemicu utama. Ia menyebut banyak persoalan publik yang hanya dijawab dengan sindiran atau dianggap remeh, sehingga kekecewaan itu menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi.

Ada Penunggang, Tapi Bukan Dalang

Meski menegaskan sifat organik gerakan tersebut, Mahfud tidak menampik adanya pihak yang mencoba menunggangi.

Read also: MKD DPR Sidang Lanjutan Sahroni Cs: Nonaktif Buntut Demo Agustus Soroti Etika DPR

“Saya tidak tahu siapa dan tidak ingin tahu siapa penunggangnya,” katanya singkat.

Mahfud juga menekankan bahwa penunggang berbeda dengan dalang. Jika dalang merencanakan dan menggerakkan, maka penunggang hanya memanfaatkan momentum yang sudah ada.

Konteks Politik

Gelombang demo pada akhir Agustus 2025 lalu menjadi sorotan karena terjadi di berbagai kota secara serentak. Aksi tersebut menyoroti berbagai kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang dinilai membebani masyarakat.

Mahfud melihat fenomena ini sebagai peringatan serius bagi pemerintah agar lebih mendengar aspirasi publik.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik bergantung pada kemampuan negara menanggapi suara rakyat dengan bijak, bukan dengan mengabaikan atau meremehkan kritik.