Sentiment.co.id – Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan lampu hijau kembali kepada PT Gag Nikel menuai kritik pedas dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan ini memperingatkan bahwa izin operasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengancam kelestarian ekosistem laut terkaya di dunia, yang menjadi rumah bagi 75% spesies terumbu karang global. 2 Alih-alih mencabut izin, pemerintah justru mempertahankan PT Gag Nikel, meski empat perusahaan tambang lain di kawasan tersebut telah dicabut IUP-nya pada Juni 2025 akibat pelanggaran lingkungan. 0 3 6
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyebut keputusan ini sebagai “keserakahan pemerintah dan korporasi” yang mengorbankan pelindungan lingkungan serta hak asasi manusia demi keuntungan jangka pendek. 2 7 Ia menegaskan bahwa Raja Ampat bukan hanya aset nasional, melainkan warisan dunia, dan izin tambang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2 1 5 Aktivitas penambangan di Pulau Gag, yang dikelola PT Gag Nikel (anak usaha Antam), berpotensi merusak terumbu karang, hutan, dan vegetasi alami seluas lebih dari 500 hektar, mengancam sumber pangan serta penghidupan masyarakat adat dan lokal. 5 9
Protes ini mencuat sejak Juni 2025, ketika aktivis Greenpeace dan pemuda Papua menggelar aksi damai di Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, membentangkan spanduk “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat” untuk menyoroti dampak hilirisasi nikel. 1 9 13 Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel dan mencabut IUP empat perusahaan lain (PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham) atas perintah Presiden, Greenpeace menilai langkah itu hanya “akal-akalan” untuk meredam protes, karena izin PT Gag tetap dipertahankan dengan pengawasan ketat. 3 6 10 11
Greenpeace menyoroti potensi konflik kepentingan dalam proses perizinan, di mana pejabat ESDM diduga memiliki hubungan dekat dengan perusahaan tambang, meragukan independensi keputusan. 0 Lebih dari 60.000 orang telah menandatangani petisi #SaveRajaAmpat, didukung masyarakat adat seperti suku Kawe yang memprotes karena tambang mengancam keharmonisan sosial dan kehidupan sehari-hari. 2 13 Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah melakukan pengawasan pada Mei 2025 dan menemukan pelanggaran, termasuk kerusakan ekosistem akibat pengerukan nikel, serta berencana mengambil langkah pidana dan perdata. 0 6
Greenpeace mendesak pencabutan seluruh IUP tambang nikel di Raja Ampat, termasuk PT Gag, serta penghentian rencana smelter di Sorong, untuk menyelamatkan “surga terakhir di Bumi” ini dari kehancuran permanen. “Tak ada nikel yang sepadan dengan hancurnya ekosistem Raja Ampat,” tegas Arie Rompas. 2 7 Protes ini juga bertentangan dengan komitmen iklim Indonesia, di mana ketergantungan pada industri ekstraktif dianggap menghambat pembangunan berkelanjutan.
Komentar