sentiment.co.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW DKI Jakarta mendesak pemerintah dan DPR segera bahas serta sahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ini jadi solusi krusial atasi dua masalah utama politik Indonesia: biaya kampanye selangit yang hambat integritas, serta kelelahan lembaga politik yang tak adaptif. Sebelum Pemilu 2029 bergulir, RUU ini diharap reformasi sistem elektoral jadi lebih akuntabel dan inklusif.
Urgensi RUU Pemilu di Tengah Tantangan Politik
Sekretaris Wilayah DPW PSI DKI, Geraldi Ryan Wibinata, sampaikan dukungan tegas di Indonesia Youth Democracy Forum, Jakarta. “RUU Pemilu harus jawab biaya politik mahal yang sulitkan calon berintegritas, plus lembaga penyelenggara, pemerintahan, dan partai yang butuh penyegaran,” tegasnya. PSI, sebagai partai ekstra-parlementer, lihat urgensi ini jelang 2029—pastikan dasar pemilu lebih baik, hindari hambatan elektoral masa lalu.
Strategi PSI: Batasi Kampanye, Segarkan Lembaga
PSI usul pembatasan pengeluaran kampanye untuk caleg dan calon eksekutif, kurangi dominasi duit dalam politik. Selain itu, dorong RUU reformasi lembaga agar adaptif tuntutan zaman. “Ini komitmen kami jawab aspirasi masyarakat, khususnya anak muda yang haus perubahan nyata,” tambah Geraldi. Reformasi ini harap ciptakan demokrasi representatif, kompeten, dan bebas korupsi finansial.
Aspirasi Anak Muda: Reformasi untuk Demokrasi Sejati
Anak muda jadi motor utama tuntutan PSI—mereka inginkan sistem politik inklusif, tak lagi mahal dan melelahkan. RUU Pemilu diharap masukkan masukan generasi Z dan milenial, bangun kepercayaan publik. Tanpa ini, biaya tinggi dan lembaga usang bisa erosi demokrasi. PSI ajak kolaborasi semua pihak: “Waktunya ubah politik Indonesia jadi lebih adil dan dinamis!”
Komentar