sentiment.co.id – Rencana kunjungan Baleg DPR RI ke Aceh untuk serap aspirasi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) viral sejak 20 Oktober 2025, netizen optimis “revisi kuatkan otonomi & syariat, jaga MoU Helsinki!” dan skeptis “aspirasi didengar beneran atau cuma seremoni?”, soroti komitmen perdamaian pasca-konflik GAM.
Kunjungan Baleg DPR RI ke Aceh: Serap Masukan dari Berbagai Pihak
Selasa (21/10/2025), rombongan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tiba di Aceh pagi hari untuk himpun aspirasi terkait revisi UUPA No. 11/2006. “Benar, kunjungan ini bagian upaya serap masukan sebelum pembahasan nasional,” ujar Anggota DPR RI asal Aceh TA Khalid (Gerindra) ke media, Senin (20/10/2025). Agenda: Setelah makan siang, bertemu akademisi; sore tokoh masyarakat & LSM; malam Gubernur Aceh beserta Forkopimda & Wali Nanggroe. Rombongan: Pimpinan & anggota Baleg. Lokasi: Banda Aceh, pusat aspirasi otonomi khusus. Profil: Revisi masuk Prolegnas 2025 & 67 RUU 2026, lanjutan RDPU perdana dengan Jusuf Kalla & Hamid Awaludin.
Progres Revisi & Penekanan Fondasi Perdamaian
TA Khalid, Ketua Forbes DPD-DPR asal Aceh, tegaskan revisi bergulir tanpa kesimpulan pasal substansi. “Belum ada pasal disimpulkan, fokus fondasi perdamaian karena UUPA lahir dari MoU Helsinki,” jelasnya. Bisa hilangkan atau tambah pasal di matrix nanti. “RDPU bahas fondasi, bukan substansi,” tambahnya. LSM & tokoh harap penguatan syariat Islam. Netizen, revisi inklusif atau prioritas elit?
Komentar