Politik Bebas Aktif dan Prinsip Non-Blok

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, telah menunjukkan sikap tegas namun hati-hati dalam menyikapi konflik antara Iran dan Israel yang memanas sejak 13 Juni 2025. Dengan berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tetap konsisten pada prinsip non-blok, tidak memihak pada blok Barat maupun Timur. Prinsip ini, yang telah menjadi landasan sejak Konferensi Asia Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok, menegaskan bahwa Indonesia bebas menentukan sikapnya tanpa terikat pada aliansi militer atau politik tertentu.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengutuk keras serangan Israel terhadap Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan wilayah Iran. Pernyataan ini sejalan dengan solidaritas Indonesia bersama 22 negara lain, yang dipimpin Mesir, dalam mengecam agresi Israel. Indonesia juga menegaskan hak Iran untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, sembari menyerukan semua pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Upaya Diplomatik dan Evakuasi WNI

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktif memantau situasi konflik melalui komunikasi intens dengan DPR, khususnya Komisi I. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Komisi I akan segera berdialog dengan Presiden untuk membahas sikap resmi Indonesia, memberikan masukan, dan mendengar pandangan pemerintah. Dialog ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai agen perdamaian, sejalan dengan sejarahnya sebagai inisiator gerakan non-blok.

Sebagai langkah konkret, Indonesia telah mengevakuasi 97 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran melalui Azerbaijan dan 4 WNI dari Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono melaporkan bahwa proses evakuasi ini berjalan lancar, menunjukkan kesiapan pemerintah dalam melindungi warganya di tengah ketegangan. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memastikan bahwa konflik ini tidak mengganggu ibadah haji dan umrah jemaah Indonesia, berkat kerja sama dengan berbagai pihak dan dukungan doa dari masyarakat.

Dampak Ekonomi dan Ancaman Global

Konflik Iran-Israel, yang kini melibatkan Amerika Serikat, berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Penutupan Selat Hormuz, jalur vital untuk 20% pasokan minyak dunia, menjadi ancaman serius. Jika terjadi, harga minyak dapat melonjak, memicu inflasi dan melemahkan nilai tukar rupiah. Sejak awal 2024, cadangan devisa Indonesia telah menurun sebesar US$3,6 miliar, dan konflik ini dapat memperburuk tekanan ekonomi, termasuk gangguan rantai pasok global untuk bahan baku seperti bijih besi.

Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, memperingatkan bahwa konflik ini dapat menggerus surplus ekspor Indonesia, terutama ke pasar Timur Tengah, yang merupakan tujuan utama ekspor mobil Indonesia menurut Gaikindo. Jaleswari Pramodhawardhani dari Laboratorium Indonesia 2045 menyarankan pemerintah untuk menunda program berbiaya tinggi dan fokus pada konsolidasi fiskal untuk mengantisipasi krisis ekonomi. DPR juga mendesak kolaborasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk meredam dampak jangka pendek melalui skema burden sharing.

Seruan untuk Perdamaian

Pakar hubungan internasional dari UGM, Muhadi Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil sikap tegas dengan mendorong perlucutan senjata nuklir di Timur Tengah dan mendukung Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Sikap ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global dan keadilan sosial. Analis Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menambahkan bahwa Indonesia harus aktif menyuarakan perdamaian, bukan hanya menjadi penonton dalam konflik yang berpotensi memicu Perang Dunia III.

Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah forum internasional, menyatakan, “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa menciptakan permusuhan. Sikap ini diperkuat oleh seruan DPR agar pemerintah mengutamakan kepentingan nasional sambil memainkan peran sebagai mediator perdamaian.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun Indonesia relatif aman dari ancaman fisik konflik, dampak ekonomi dan geopolitik tetap menjadi tantangan. Sentimen pro-Palestina yang kuat di masyarakat Indonesia, terutama di media sosial, belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan politik yang terstruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas pertahanan, memperbarui doktrin militer, dan mencermati perkembangan teknologi perang, seperti yang disampaikan oleh anggota DPR Bambang Pacul.

Dengan gencatan senjata sementara antara Iran dan Israel yang diumumkan pada 24 Juni 2025, dunia kini menanti langkah diplomatik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara non-blok, memiliki peluang untuk memimpin upaya perdamaian regional dan global. Artikel ini akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi. Pantau terus untuk informasi terkini.