sentiment.co.id – Parlemen Timor Leste telah mengambil langkah bersejarah dengan membatalkan undang-undang yang memberikan pensiun seumur hidup kepada anggota parlemen, mantan presiden, perdana menteri, dan menteri kabinet. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang menentang fasilitas mewah bagi para elit politik di tengah tantangan ekonomi negara.
Undang-undang kontroversial tersebut, yang disahkan sejak 2006, menjamin pensiun bulanan setara dengan gaji penuh bagi para pejabat pensiunan. Hal ini sering dikritik sebagai beban berat bagi anggaran negara yang bergantung pada pendapatan minyak dan gas, sementara rakyat biasa menghadapi kemiskinan dan keterbatasan akses layanan dasar. Unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa di Dili, ibu kota, memuncak beberapa minggu lalu, menuntut reformasi untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam sidang parlemen pada Jumat (26/9/2025), sebanyak 62 anggota parlemen secara bulat mendukung UU baru yang menghapuskan tunjangan pensiun seumur hidup. “Kepada seluruh mahasiswa, tuntutan Anda telah dipenuhi. Mohon hentikan unjuk rasa,” ujar Olinda Guterres, anggota parlemen dari Partai Khunto, setelah voting usai. Demonstran Fortunata Alves menyatakan kegembiraannya, “Perjuangan kami tidak sia-sia; inilah yang kami inginkan. Kini dana tersebut bisa dialokasikan untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.”
UU baru ini akan diserahkan kepada Presiden Jose Ramos Horta untuk ditandatangani dan berlaku secara resmi. Selain itu, parlemen juga membatalkan rencana pembelian 65 mobil mewah untuk anggota, memperkuat komitmen terhadap penghematan anggaran. Reformasi ini diharapkan menghemat jutaan dolar per tahun, mendukung pembangunan berkelanjutan di Timor Leste pasca-kemerdekaan. Masyarakat menyambut positif, melihatnya sebagai tonggak transparansi dan keadilan sosial yang lebih baik.
Komentar