Sentiment.co.id – Isu penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang kembali mencuat setelah seorang warga menyampaikan kesaksian sambil menangis di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/9/2025). Ia menegaskan bahwa masyarakat Rempang sudah mendiami pulau tersebut sejak masa kolonial Belanda dan Jepang, serta menggantungkan hidup dari kebun dan laut selama beberapa generasi.
Gugatan warga Rempang ditujukan pada aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai proyek itu melanggar hak asasi manusia karena berdampak pada pengusiran paksa dan perampasan ruang hidup. Penolakan kian menguat setelah insiden bentrok pada 7 September 2023, di mana aparat menggunakan gas air mata dan peluru yang melukai warga.
Masyarakat juga kecewa terhadap BP Batam dan PT MEG, pengembang proyek yang bekerja sama dengan investor asal China, karena dinilai mengabaikan hak historis dan kultural warga. Nilai ganti rugi relokasi dianggap tidak sepadan, sehingga masyarakat bertekad terus memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum.
Komentar